BREAKING NEWS

Loading...

Ketua DPRD Karawang Menyoroti Pentingnya Netralitas ASN Ditengah Isu Politisasi

bondan Multy Media
11/16/24, 11/16/2024 WIB Last Updated 2024-11-16T09:06:50Z
'Advertisement'ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

 



Karawang, Suara Kota Siber - Ketua DPRD Karawang menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga keseimbangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan target Nol defisit. Pernyataan ini disampaikan di tengah panasnya dinamika politik menjelang Pilkada Karawang 2024, yang mempertemukan pasangan penantang, Acep-Gina, dengan petahana, Aep-Maslani, dalam persaingan yang kian memanas.


"Kami mengingatkan agar semua pihak menjaga profesionalisme dan fokus pada pelayanan publik. Kegiatan pemerintah yang bersifat strategis harus dihentikan sementara, terutama yang berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan," ujarnya.


Ketua DPRD meminta, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunda kegiatan - kegiatan di luar Karawang hingga setelah Pilkada yang dijadwalkan pada 28 November 2024. 


"Mulai sekarang hentikan semua kegiatan diluar Karawang, terutama yang tidak mendesak. Fokus kita adalah menutup defisit anggaran 2024 sebesar Rp169 miliar dan memastikan APBD 2025 berjalan tanpa defisit," tegasnya.


Evaluasi yang dilakukan oleh Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK terhadap capaian Karawang tahun 2023-2024 juga menjadi sorotan. Ketua DPRD menyatakan bahwa realisasi kegiatan yang tertunda dapat dilanjutkan pada awal Desember 2024, setelah masa Pilkada usai.


Ketua DPRD juga menekankan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mengawal Pilkada.


 "Forkopimda akan tetap solid memastikan Pilkada berjalan lancar. Meski Penjabat Bupati akan segera mengakhiri masa tugasnya pada 23 November, koordinasi antara Forkopimda akan terus berjalan sesuai dengan Pasal 10 hingga 17 PP Nomor 12 Tahun 2022," katanya.


Ia mengakhiri pernyataannya dengan pesan tegas, bahwa pelayanan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. 


"Segala urusan politik biarlah menjadi tanggung jawab partai politik dan koalisinya masing-masing. Pemerintahan harus netral dan fokus pada tugas pokok dan fungsi." Tandasnya. (Ruhyat)

Komentar

Tampilkan

Terkini